NUNUKAN, KN – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di awal periode kepemimpinannya mulai berdampak signifikan di tingkat daerah. Salah satu imbasnya adalah pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026. Situasi ini memaksa Bupati Nunukan, Irwan Sabri, untuk memutar otak dan merumuskan strategi pembangunan yang adaptif.
Irwan Sabri mengakui, kebijakan pusat tersebut turut memengaruhi strategi pembangunan di Nunukan. “Pemerintahan Presiden Prabowo melakukan efisiensi anggaran. Kebijakan ini sedikit banyak ikut memberikan pengaruh terhadap strategi pembangunan, dan membuat kami harus melakukan banyak penyesuaian,” ujar Irwan Sabri.
Jaring Pengaman Fiskal, DBH Anjlok, DAU Jadi Penyelamat
Dampak pemotongan TKD paling kentara dirasakan pada pos Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Nunukan. Irwan membeberkan, penerimaan DBH diperkirakan turun drastis dari sekitar Rp 440 miliar pada 2025 menjadi hanya Rp 82 miliar di Tahun Anggaran 2026. Penurunan ini menimbulkan tantangan fiskal yang besar bagi daerah perbatasan.
Namun demikian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan mendapatkan sedikit angin segar dari peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU).
“Dana Alokasi Umum (DAU) kita naik, yang tadinya Rp 555 miliar, menjadi sekitar Rp 830 miliar. Secara keseluruhan, jumlah DBH, DAU, dan DAK fisik Kabupaten Nunukan hanya minus Rp 94 miliar dari 2025 ke 2026. DBH turun tapi DAU naik, jadi Insyaallah masih bisa tercakup,” jelasnya.
Strategi Survival Daerah, Efisiensi 50 Persen dan Genjot PAD
Meskipun defisit anggaran berhasil ditekan, Irwan Sabri tidak tinggal diam. Untuk menutupi kekurangan dan memastikan program prioritas berjalan, ia telah menginstruksikan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Nunukan untuk menerapkan langkah efisiensi yang ketat. Angka efisiensi ini mencapai hingga 50 persen dari anggaran belanja operasional.
Langkah konkret yang diinstruksikan meliputi pemangkasan drastis pada perjalanan dinas, Alat Tulis Kantor (ATK), dan pos-pos non-prioritas lainnya. Fokusnya hanya satu, memastikan kegiatan kantor yang berjalan adalah yang benar-benar berskala prioritas.
“Progres pembangunan akan terdampak penurunan sampai 20 persen secara persentase. Oleh karena itu, kita berupaya genjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan memastikan pembangunan fisik berjalan sebagaimana mestinya,” tegas Irwan.
Komitmen Program Prioritas Nasional di Tengah Keterbatasan
Di tengah upaya efisiensi anggaran, Pemkab Nunukan menegaskan komitmen penuh dalam mendukung program-program prioritas nasional.
Kesehatan dan Gizi Optimal
Dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) diwujudkan dengan beroperasinya 5 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain itu, Capaian Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga tinggi. Persentase Universal Health Coverage (UHC) Nunukan mencapai 98,71 persen hingga Oktober 2025. Capaian ini didukung kontribusi anggaran daerah sebesar Rp 33 miliar.
Ketahanan Pangan dan Ekonomi Daerah
Untuk menopang ketahanan pangan, Nunukan telah mengoptimalkan lahan pertanian seluas total 3.555 hektar. Stabilitas ekonomi daerah juga terjaga, dengan laju pertumbuhan ekonomi mencapai 3,62 persen pada triwulan kedua 2025. Di sisi lain, angka inflasi berhasil ditekan, turun menjadi 1,84 persen pada September 2025, yang berada di bawah target nasional.
Infrastruktur dan Pendidikan
Pemda berkomitmen pada rehabilitasi dan revitalisasi rumah tidak layak huni (RTLH), dengan target 200 unit selesai akhir tahun. Di sektor pendidikan, pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan revitalisasi sekolah dilakukan di puluhan lokasi. Total anggaran pembangunan infrastruktur pendidikan mencapai lebih dari Rp 24,6 miliar.
Membuka Diri, Kritik Konstruktif Kunci Nunukan yang Inovatif
Irwan Sabri menyadari adanya ekspektasi tinggi dari masyarakat terhadap pemerintahan yang ia pimpin. Ia menegaskan, pemerintahannya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan saran, masukan, bahkan kritik.
“Sebuah kritik konstruktif sangat penting untuk mewujudkan Nunukan yang inovatif, sejahtera, adil, dan mandiri,” tutup Irwan.
“Semua itu hanya bisa diwujudkan jika kita bisa bekerja sama, terbuka, dan disertai rasa tanggung jawab yang tinggi.”
Ia juga mengingatkan, meskipun target ditetapkan setinggi mungkin, realisasi harus tetap berpijak pada kondisi faktual dan kendala yang ada. (Dzulviqor)
