NUNUKAN – Kepolisian Resor (Polres) Nunukan, mencatatk sepanjang 2022 ada 9 peristiwa unjuk rasa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
Kapolres Nunukan, AKBP. Ricky Hadianto, menuturkan, demonstrasi yang terjadi di Nunukan pada 2022, dilatar belakangi oleh sejumlah isu lokal dan nasional.
“Kasus unjuk rasa pertama, terjadi pada 17 Januari 2022 di PT JM, ada sekitar 8 orang karyawan yang mogok kerja dengan alasan perusahaan melakukan pelanggaran hak pekerja,’’ ujarnya, Rabu (4/1/2023).
Selanjutnya, pada 26 Januari 2022, di alun alun Nunukan, sekitar 70 orang yang merupakan gabungan Ormas Adat, meminta POLRI segera menangkap, menahan, serta memproses hukum terhadap Edy Mulyadi, atas pernyataannya yang mengatakan bahwa Kalimantan adalah tempat jin buang anak.
Aksi protes yang sama berlanjut pada 29 Januari 2022. Saat itu sekitar 50 orang pendemo yang merupakan gabungan Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa.
‘’Mereka juga menyuarakan agar mengusut tuntas kasus Edy Mulyadi agar tidak terulang di kemudian hari,’ ’imbuhnya.
Lalu kemudian, pada 5 Juli 2022 di Ruangtung, dataran tinggi Krayan, sekitar 80 orang Masyarakat Adat Lundayeh yang menolak dugaan praktik monopoli perdagangan di perbatasan Ba’kelalan – Long Midang.
Lanjut Ricky, pada 31 Agustus 2022 di Gedung DPRD Nunukan. Mahasiswa dari HMI, Poltek, dan Tarbiyah Nunukan dengan jumlah sekitar 30 orang menyuarakan keberatan mereka terhadap kebijakan kenaikan harga BBM subsidi.
Demo yang lumayan ramai, terjadi pada 1 September 2022 di Kantor Dishub Nunukan, sekitar 100 pendemo yang berasal dari gabungan supir angkot, memprotes kehadiran transportasi online Maxim di Nunukan.
Demo kenaikan BBM juga dilakukan oleh DPD PKS di alun alun Nunukan pada 10 September 2022. Ada sekitar 40 pendemo yang membentangkan spanduk dalam kondisi hujan deras saat itu.
Unjuk rasa penolakan Maxim kembali terjadi pada 22 September 2022. Kali ini, Solidaritas Angkutan Umum Nunukan (SPAUN) membawa sekitar 200 massa pendemo.
Dan unjuk rasa terakhir, terjadi pada 13 Oktober 2022 di Gedung DPRD Nunukan. Terdapat sekitar 200 orang petani rumput laut yang berteriak menolak keras pembongkaran pondasi rumput laut di wilayah perairan Mamolok. (Dzulviqor)
