NUNUKAN – Badan Pusat Statistik (BPS) Nunukan Kalimantan Utara mencatat penurunan angka kemiskinan yang berimbas pada berkurangnya pegangguran di perbatasan RI – Malaysia ini.
Kepala BPS Nunukan Agung Nugroho mengatakan, tahun 2019 tercatat warga miskin di Kabupaten Nunukan sebanyak 6,11 %, dan melonjak di tahun 2020 di angka 6,36 %.
Akan tetapi, angka tersebut menurun sebesar 0,11 % di tahun 2021 atau sebesar 6,24 %.
‘’Penurunan terjadi karena banyak faktor diantaranya adalah banyaknya program bantuan sosial oleh Pemerintah pusat dan daerah bagi warga miskin terdampak pandemi,’’ jelas Agung, Rabu (17/11/2021).
Menurutnya, barometer angka kemiskinan salah satunya merujuk pada angka pengeluaran oleh penduduk miskin, bukan jumlah pendapatan mereka.
Sementara pada tahun 2020, patokan jumlah pengeluaran pada garis miskin di Kabupaten Nunukan adalah sebesar Rp. 450.718 per kapita per bulan.
‘’Penurunan signifikan disebabkan oleh banyaknya bantuan sosial di masa pandemi,’’ tegasnya.
Hal yang sama juga terjadi pada tingkat jumlah pengangguran, saat penerapan pelonggaran PPKM, mereka yang sebelumnya tidak bekerja, berupaya mencari kerja untuk mendapatkan penghasilan.
Data BPS mencatat, jumlah pengangguran di tahun 2019 sebanyak 3,9 %, terjadi penaikan di masa pandemi 2020 sebanyak 4,14 % dan mulai turun di 2021 di angka 4,04 % karena ekonomi sudah mulai berputar.
Angka tersebut adalah kalkukasi dari jumlah penduduk Nunukan yang terdata sebanyak 199.090 jiwa.
‘’Saat ini, BPS Nunukan mencatat angka penduduk miskin sekitar 13.076 jiwa,’’ tambah Agung.
Sektor Tambang dan Pertanian memiliki kontribusi signifikan
Lebih jauh Agung mengatakan, geliat perekonomian di Nunukan juga ditopang oleh sektor Pertambangan sebesar 46 % dan sektor perkebunan sawit sebesar 24 %.
Terlebih harga dua komoditas tersebut saat ini tengah melambung, sehingga berpengaruh positif terhadap surplus neraca perdagangan di Nunukan.
‘’Jadi sebenarnya Nunukan tidak ngapa-ngapain juga ekonomi tetap naik merujuk kenaikan harga batu bara dan sawit,’’ katanya.
Oleh karenanya, Agung berharap Pemkab Nunukan bisa memaksimalkan peran mereka untuk meningkatkan ekonomi bagi UMKM.
Selain itu, Pemkab Nunukan sudah waktunya berbenah dan menjadikan data BPS sebagai rujukan dalam semua aspek pengambil kebijakan.
‘’Selama ini Pemkab Nunukan kurang update data, contohnya saja untuk data miskin mereka masih berpatokan data lama, alhasil beberapa kasus ditemukan Bansos tidak tepat sasaran dan menjadi trend negative untuk mereka. Padahal data merupakan perkara paling penting dalam sistem pemerintahan,’’ sesalnya. (Dzulviqor)
